Meski demikian, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Merangin masih menunggu rancangan pemerintah pusat terkait penerapan penerima bantuan nontunai tersebut.

“Ini masih wacana ya, tapi kita sangat mendukung adanya kebijakan ini dan berharap dapat terealisasi. Sehingga kedepan masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu keluarga sejahtera benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” harap Amir.

Dirinya, juga tidak menyangkal jika program tersebut nantinya akan ada kekurangan. Selain itu kalau rencana tersebut benar terlaksana, maka harga LPG 3 Kilogram di pasaran akan sama rata. atas hal tersebut masalah kelangkaan harga gas melon di pasaran tidak akan terjadi.

“Prinsipnya, subsidi ke orang akan lebih baik, lebih tepat sasaran, ketimbang subsidi yang ke barang,” ungkapnya.

Namun ada yang ditakutkannya, jika pada masa peralihan nanti barangnya putus, sehingga terjadi kelangkaan. Akan tetapi, jika pemerintah Kabupaten hingga Desa bekerja sama, itu akan dapat diatasi. (Supmedi)

Baca juga :  Anggaran Seleksi CPNS dan P3K Belum Ada Dalam APBD 2021, BKPSDMD Merangin Masih Menunggu Keputusan Menpan