Hal itu untuk menghindari keterlambatan yang dapat menghambat realisasi anggaran. Fraksi NasDem menuntut pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar OPdD pelaksana dengan bagian keuangan daerah.
“Agar pemerintah meningkatkan pengawasan internal terhadap progres penyerapan anggaran untuk mengidentifikasi hambatan sedini mungkin,” kata Pahala Junior Pasaribu, juru bicara Fraksi NasDem.
Selanjutnya, Fraksi Perjuangan-Nusantara menyarankan pemerintah, agar dalam belanja APBD Perubahan dilakukan secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan program pemerintah.
Fraksi Perjuangan-Nusantara berharap, pemerintah dapat memanfaatkan APBD-P 2025 semaksimal mungkin, untuk pembangunan yang lebih real dan berkualitas dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
“dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam mengusulkan program-program rakyat, dan mempunyai komitmen yang tinggi serta dapat merealisasikannya pada APBD perubahan 2025,” ujar Toni Irawan Jaya, juru bicara Fraksi Perjuangan-Nusantara.
Lalu Hasren Purja Sakti, juru bicara Fraksi Perindo berharap, dalam belanja pada APBD Perubahan 2025, dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Kemudian Fraksi Demokrat, melalui juru bicara, Satria Abadi menyampaikan, agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan baru yang menyimpang dari pelaksanaan APBD perubahan 2025, seperti yang telah dibahas bersama antara Dewan dan Pemerintah daerah. (Supmedi)
Leave a Reply