Selayangnews.id, MERANGIN – Forum Bersama Peduli Merangin (FBPM) tak tinggal diam menyikapi batalnya penandatanganan KUA-PPAS 2026 akibat tak kooperatifnya TAPD kabupaten Merangin.
Menanggapi kacaunya pembahasan anggaran tahun 2026 itu, Koordinator FBPM, Roni menuding Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mempermalukan institusi DPRD sekaligus mempermainkan nasib rakyat.
“Ini bukan sekadar soal absen rapat. Yang kita lihat adalah bentuk kelalaian serius dari TAPD! Bagaimana mungkin hanya lima orang hadir dari 16 anggota? Ini penghinaan terhadap proses politik anggaran,” tegas Roni, Rabu (20/8/2025).
FBPM menyebut absennya mayoritas TAPD, termasuk pucuk pimpinannya, sebagai bukti bahwa mereka tidak profesional dan tidak paham tanggung jawab. Padahal, yang sedang dibahas menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu anggaran untuk pendidikan, kesehatan, hingga gaji ribuan honorer.
“Kalau TAPD masih begini, jelas APBD 2026 rawan kacau. Yang jadi korban siapa? Rakyat!. Jangan sampai tenaga honorer yang sudah kerja keras justru tidak digaji karena TAPD main-main dengan kewajiban,” kecam Roni.
Lebih pedas lagi, FBPM mendesak agar TAPD segera dievaluasi total. Menurut mereka, publik tak bisa terus-menerus dibohongi dengan alasan teknis. Ketidakhadiran TAPD di forum rapat Dewan hanyalah puncak gunung es dari lemahnya perencanaan anggaran di Merangin.
“Kalau TAPD tidak bisa bekerja serius, mundur saja. Jangan biarkan Merangin dihukum pusat hanya gara-gara kelalaian sekelompok pejabat yang merasa hebat tapi kerjanya nol,” tutup Roni dengan nada geram.(Supmedi)
Leave a Reply