“Kalau TAPD masih begini, jelas APBD 2026 rawan kacau. Yang jadi korban siapa? Rakyat!. Jangan sampai tenaga honorer yang sudah kerja keras justru tidak digaji karena TAPD main-main dengan kewajiban,” kecam Roni.

Lebih pedas lagi, FBPM mendesak agar TAPD segera dievaluasi total. Menurut mereka, publik tak bisa terus-menerus dibohongi dengan alasan teknis. Ketidakhadiran TAPD di forum rapat Dewan hanyalah puncak gunung es dari lemahnya perencanaan anggaran di Merangin.

“Kalau TAPD tidak bisa bekerja serius, mundur saja. Jangan biarkan Merangin dihukum pusat hanya gara-gara kelalaian sekelompok pejabat yang merasa hebat tapi kerjanya nol,” tutup Roni dengan nada geram.(Supmedi)

Baca juga :  Unggul Lebih Dulu, Tim Wartawan Harus Akui Keunggulan Tim Dewan Merangin