Selayang.id, Merangin – Pj Gubernur Jambi Dr Hari Nur Cahya Murni mengaku terhormat atas sambutan Bupati Merangin dan jajarannya. Dimana Kabupaten Merangin masih memegang teguh Sloko Adat pada acara penyambutan tamu.
Pada kunjungan kerjanya, perempuan pertama Pj Gubernur Jambi menyampaikan bagaimana mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
‘’Penggunaan APBD lebih diprioritaskan untuk tiga hal yakni penanganan kesehatan khususnya covid, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengawas bantuan sosial untuk masyarakat,” ujarnya di Auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin, Sabtu (27/2).
Dalam lawatan perdana ke Bumi Tali Undang Tambang Teliti, Pj Gubernur Jambi dan rombongan disambut secara adat oleh Bupati Merangin H. Al Haris, Wakil Bupati H Mashuri, Ketua TP PKK Hj. Hesti Haris, pimpinan OPD dan Forkopimda Merangin, di pelataran Rumah Dinas Bupati.
Dalam kunjungannya, Pj Gubernur menyampaikan banyak arahan terkait penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, vaksinasi, stunting, tindak lanjut Rakotekrenbang, optimalisasi dan atau percepatan penyerapan APBD, juga sosialisasi serta edukasi masalah regulasi rencana Pembangunan Daerah, di Rumah Dinas Bupati Merangin Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.
Kemudian, lanjutnya, forum Rakortekrenbang yang dibuka tanggal 25/2/2021, kiranya dapat ditindalanjuti dan terkait APBD, sebagai sebuah Kabupaten dengan APBD Rp1,4 Triliun dengan wilayah yang sangat luas, APBD tersebut tidak terlalu besar.
“Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, Kab Merangin harus dapat mengoptimalkan APBD, tentu kita masih berkonsentrasi dengan penanganan covid, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.Selanjutnya juga perlu diperhatikan pertama untuk belanja pendidikan yang diamanahkan UU 1945, UU Sisdiknas, PP 48/2008, Putusan MK dan juga Permendagri yang mengatur RKPD dan APBD, yang mengamanatkan 20 persen minimal dari total belanja untuk fungsi pendidikan. Kedua adalah kesehatan 10 persen dari total belanja di luar belanja pegawai. Kemudian, di dalam RKP, ketika Pemda ingin membangun infrastruktur, maka Perpres tentang RKP mengamanahkan 25 persen dari total belanja.”
Sisa 45 persen lagi, sambung Pj Gubernur, itu kita kurangi lagi belanja wajib dan mengikat yaitu belanja pegawai.
“Ditengah pandemi covid 19, Kab Merangin pertumbuhan ekonominya masih positif, dalam hal nanti sudah pulih benar, barangkali ketika Kabupaten Merangin akan membangun infrastruktur, salah satu regulasi yang dapat digunakan adalah Perpres 38 tahun 2015 tentang KPBU, yang mengisyaratkan skema memindahkan beban APBD kepada badan usaha.
Leave a Reply