Jawaban tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan pandangan umum terhadap dua Ranperda Tahun 2025, yang menjadi agenda penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batang Hari

Baca juga :  Terkait Tunda Bayar Gaji Perangkat Desa dan Honorer, Ini Penjelasan Ketua DPRD Batanghari