Tak hanya itu, kata Pinto, Pj Bupati juga harus bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dengan tepat sasaran sehingga sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Hal terpenting terkait pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus diperhatikan juga,” katanya.

Pinto kembali menyampaikan bahwa, pejabat pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Harus bekerja dengan integritas, menjaga prinsip-prinsip etika, dan melaksanakan tugas mereka tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi.

“Pejabat pemerintah memihak masyarakat adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari publik. Hal ini juga akan membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” tutup Pinto. 

Baca juga :  Pj Bupati Buka Rembuk Stunting