DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda utama, dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Rapat ini didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Riza dan Burhanudin Mahir serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Agenda dalam rapat paripurna ini meliputi pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, pengambilan keputusan Dewan terhadap Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045, serta Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dan sejumlah OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban dimulai dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Fauzi Ansori.
Pada rapat ini juga dilakukan penyampaian pandangan fraksi oleh masing-masing juru bicara fraksi. Semua fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 untuk disahkan menjadi Perda.
Selain itu, Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 dan Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2050 juga disepakati untuk disahkan menjadi Perda. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Lilis Ismayani menyatakan persetujuannya terhadap Ranperda tersebut.
“Peraturan Daerah adalah instrumen penting untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan menuju kesejahteraan, rasa keadilan, dan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat,” jelas Lilis Ismayani.
Fraksi PDI Perjuangan berharap Ranperda RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045 dapat secara konsisten mengidentifikasi permasalahan yang ada di Provinsi Jambi dan merumuskannya dalam perencanaan pembangunan secara tepat. Sementara itu, terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan, fraksi ini mengharapkan komitmen pemerintah Provinsi Jambi terhadap prioritas pembangunan kependudukan.
