Terkait temuan BPK yang beredar di beberapa media online Kajari OKI Jadikan Sebagai Atensi

Untuk tahap awal, sambungnya, ada waktu 60 hari pengembalian. Sisanya dicicil secepatnya. Kalau sekian bulan belum pelunasan akan dikirim kembali surat yang baru.

“Ada beberapa anggota dewan yang sudah mengembalikan, tapi belum lunas,” kata dia.

Selain adanya kelebihan bayar disekeretarait DPRD OKI, kelebihan bayar juga terjadi terhadap puluhan paket pekerjaan barang dan jasa yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Menanggapi adanya kelebihan bayar anggaran perjanan dinas DPRD OKI, Direktur Bende Seguguk Corruption Watch (BSCW) OKI A Syamsir mengatakan, kelebihan bayar ini bisa saja nilai sesungguhnya lebih besar dari apa yang ditemukan dalam audit BPK RI.

Menurut Syamsir, BPK dalam auditnya, menemukan ketidaksesuaian yang mencolok antara bukti pertanggungjawaban dengan fakta di lapangan.

Hasil konfirmasi ke 79 hotel dan agen perjalanan mengungkap perbedaan tanggal inap, nama penginap, hingga biaya yang ditagihkan. Dugaan kuat mengarah pada manipulasi data dan ketidakpatutan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas.

“Ini yang ketahuan bagaimana dengan yang tidak ketahuan, apakah ada jaminan bahwa semua yang dilaporkan itu tidak fiktif atau tidak bermasalah.” Katanya.

Berdasarkan hasil audit tersebut dijelaskan bahwa dari klarifikasi atau permintaan keterangan dengan pihak terkait seperti PPTK dan Bendahara, ditemukan fakta bahwa adanya pembiaran pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran keuangan negara dengan dalih jika nanti menjadi temuan maka siap untuk mengembalikan.

Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh setiap pihak yang menagih

“Inikan aneh, sudah tau tidak cukup syarat tapi tetap dibayarkan, padahal harusnya pejabat yang diberikan wewenang harus patuh dengan aturan. Jangan-jangan ini merupakan bagian dari modus.” Tukasnya.

Oleh sebab itu dirinya meminta agar aparat penegak hukum dapat memproses hal tersebut bukan hanya dari sisi ada tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi mendalami motif yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

“Kita minta pihak kejaksaan untuk turun menyelidikinya.” Tandasnya(DONI PRATAMA)