Contoh jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan pemukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah,” papar Politisi Gerindra itu.

Pihaknya, lanjut Abunyani, akan mempertanyakan sedetail mungkin saat pemprov mengajukan ususlan pembangunan jalan tersebut ke DPRD Provinsi Jambi. Kepastian hukum mengenai fungsi dan status jalan itu menurut Abunyani harus benar-benar dikaji secara profesional.

“Usulan anggaran Rp50 miliar untuk jalan khusus angkutan Batubara saya pribadi berpendapat banggar laksanakan rapatnya terbuka saja secara live biar tahu apa argumen pemerintah dan siapa yang mendukung usulan tersebut,” tandasnya. 

Baca juga :  Sidak ke Stadion Mini, Ini yang Ditemukan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi