“Kami mau jawab apa jika masyarakat mempertanyakan kebijakan anggaran, pemangkasan anggaran sedangkan kami (dewan) tidak dilibatkan,” ujarnya kesal.

Ketua DPD Golkar Merangin itu menambahkan, dalam hal pembangunan kabupaten Merangin ini perlunya kerjasama antara eksekutif dan legislatif.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Merangin Ahmad Fahmi juga menyoroti kebijakan Pemkab Merangin yang melakukan efisiensi anggaran tanpa melibatkan dewan.

Kondisi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa hubungan Bupati Merangin, M Syukur dengan DPRD Merangin sedang tidak baik-baik saja sejak dilantik 20 Februari 2025 lalu. (Supmedi)

Baca juga :  Bawaslu Merangin Sampaikan Saran Perbaikan ke KPU, Terhadap Temuan Kotak Logistik Rusak