Selayangnews.id, Merangin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin merasa kecewa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin terkait efisiensi anggaran.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Merangin, Herman Efendi. Pasalnya Pemkab Merangin tidak melibatkan dewan dalam proses efisiensi.
Fendi mengatakan, dewan memiliki fungsi budgeting dan pengawasan kebijakan pemerintah Kabupaten Merangin tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai amanah undang-undang.
“Terkait efisiensi anggaran, kami (dewan) telah menyurati TAPD, bahkan sudah 3 kali kita surati namun tim anggaran pemerintah daerah tak pernah hadir,” kata Ketua DPRD Merangin 2019-2024. Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, DPRD hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan tentu akan mengawasi kebijakan pemerintah daerah.
“Kami mau jawab apa jika masyarakat mempertanyakan kebijakan anggaran, pemangkasan anggaran sedangkan kami (dewan) tidak dilibatkan,” ujarnya kesal.
Ketua DPD Golkar Merangin itu menambahkan, dalam hal pembangunan kabupaten Merangin ini perlunya kerjasama antara eksekutif dan legislatif.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Merangin Ahmad Fahmi juga menyoroti kebijakan Pemkab Merangin yang melakukan efisiensi anggaran tanpa melibatkan dewan.
Kondisi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa hubungan Bupati Merangin, M Syukur dengan DPRD Merangin sedang tidak baik-baik saja sejak dilantik 20 Februari 2025 lalu. (Supmedi)
