“Kan tidak seberapa jika dibanding dengan kendaraan pribadi, lebih murah kendaraan dinas,” terang Roni.
Samsat Merangin sebagai perpanjangan Gubernur dalam hal pendapatan, dirinya berharap sinergitas dengan pemerintah daerah, karena penghasilan yang didapat dari pajak tersebut akan kembali lagi ke daerah.
“Pemda harusnya wajib bantu, karena kita dapat DBH (Dana Bagi Hasil) dari Provinsi hampir dua kali lipat. Misal target 31 Miliar, kita dapat DBH sebesar 53 Miliar,” ungkapnya.
Terkait PKB ini juga, pihaknya sudah berupaya jemput bola, bahkan menurut Roni sudah dua kali menyurati Pemda Merangin, namun hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan.
“Tidak usah lah untuk bantu sosialisasi, bantu bayar pajak kendaraan plat merah bae jadilah, untuk sosialisasi biar lah kami, yo dak,” tegasnya.
Ternyata tak hanya kendaraan Dinas Bupati dan Ketua DPRD yang nunggak pajak, namun ada sekitar ratusan kendaraan Dinas berupa Mobil dan Motor yang juga nunggak pajak. (Supmedi)
Leave a Reply