“Kami tidak mau tahu, kan yang pegang sen itu perintah daerah, mengapa harus tunda bayar, jangan nanti kami yang disalahkan masyarakat. Kalau kami malah pengennya bayar 100 persen,” ujar Zainal Amri.

Politisi PKS tersebut menambahkan, jika memang tidak bisa harus 100 persen, paling tidak pemerintah harus menyeragamkan uang muka 50 persen.

“Kami menyarankan, uang muka diseragamkan, jangan nanti timbul cemburu sosial, ada yang 30 persen, ada yang 50 persen. Kalau kami malah pengennya 100 persen,” pungkasnya. (Supmedi)

Baca juga :  Kades Terpilih di Merangin Ditahan, Karena Diduga Menggunakan Ijazah Palsu