Skandal Keuangan OKI Terkuak, JAMMA Sumsel Desak Kejati Usut Dugaan Korupsi Rp560 Miliar

7. Memanggil Sekda OKI dan mantan Kabid Perbendaharaan BPKAD atas dugaan penggeseran dana BANGUB dan DAK secara ilegal.

Koordinator lapangan aksi, Supeno dan Wasito, menambahkan bahwa krisis keuangan yang terjadi di OKI telah berdampak pada terganggunya pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Ini bukan semata angka di atas kertas, ini menyangkut nasib rakyat dan masa depan pembangunan OKI,” ujar Supeno.

Aksi massa diterima langsung oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH., MH. Ia menyambut baik aspirasi masyarakat dan meminta JAMMA untuk melengkapi laporan pengaduan resmi.

“Kami siap menindaklanjuti laporan sesuai prosedur hukum. Silakan buat laporan melalui PTSP dan sertai dengan dokumen pendukung,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Prisma Sumsel, Salim Kosim, dalam pernyataannya sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahan Muchendi-Supri mewarisi defisit anggaran Rp560 miliar dari pemerintahan sebelumnya. Ia memprediksi krisis ini tidak akan selesai dalam satu periode pemerintahan.

“Jika kepala daerah tidak berani mengambil kebijakan radikal, termasuk membongkar jajaran OPD yang terindikasi terlibat, maka OKI akan mengalami stagnasi atau bahkan kehancuran. Sekarang saja, pembayaran gaji ASN, perangkat desa, TPP, dan bagi hasil lebak lebung sudah terganggu,” tandasnya.

JAMMA Sumsel menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas dan mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

( DONI PRATAMA )