“Kita mendukung kebijakan gubernur, tapi disebalik itu gubernur juga harus memikirkan nasib masyarakat ini. Baikkah sopir atau pun seperangkat yang bekerja di perusahaan tambang, yang bentar lagi akan di PHK akibat kebijakan gubernur yang tanpa solusi.” terangnya.
Ditambah lagi perekonomian para sopir akibat dihentikannya aktivi batu bara melalui jalan nasional tersebut, yang membuat para sopir kehilangan pekerjaan dan pemasukan.
“Pemerintah harus memikirkan juga solusi terbaik bagi sopir. Karena masyarakat kkta ada yang mobil masih kredit, tanggungjawab pinjaman terjadap orang. Itu harus dipikirka juga,” tegasnya.
Oleh karena itu, sebagai perwakilan masyarakat Batanghari, Sapuan meminta langkah kongkrit dari Pemprov Jambi agar dapat memberikan solusi bagaimana nasib para sopir tersebut kedepan.
“Sekarang ini yang diminta dengan pak gubernur langkah kongkrit untuk mengatasi itu, jangan terjadi perpecahan diantara masyarakat. Jangan seolah-olah kito sebagai pemerintah ini tidak mencari solusi, atas kebijakan yang dibuat. Kita mencari solusi, bukan membunuh masyarakat ataupun menekan masyarakat,” tuturnya.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Batanghari-Muaro Jambi itu berharap, gubernur bisa mencari solusi dalam jangka panjang untuk para sopir tersebut.
“Kabarnya pemerintah Provinsi Jambi mau kasih Bantuan Langsung Tunai kepada sopir, kalau BLT itu bentuknya hanya sementara. Kalau urusan perut dak telap di BLT dak, seminggu habis.” Tandasnya sedikit menggunakan bahasa daerah.
Leave a Reply