Salim dari PRISMA (pusat riset kebijakan dan pelayanan masyarakat) OKI, mempertanyakan kesinkronan antara Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas terkait stok obat. “Di satu sisi ada obat yang lebih, di sisi lain ada yang kurang,” ujar Salim.
Salim juga mempertanyakan tanggung jawab atas hutang Rp 3 miliar tersebut. “Jika memang hutang Pemkab OKI, apakah Dinas Kesehatan bukan dari Pemkab OKI? Dalam artian, Kasi Farmasi jelas-jelas membodohi masyarakat,” tegasnya.
Salim mendesak Penjabat Bupati OKI untuk segera merespons situasi ini dengan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan. “Ada dugaan Dinas Kesehatan tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terkait obat kosong. Atau jangan-jangan apa yang diminta kapus dengan dinas berbeda. Dalam artian, kapus minta obat A, sementara dinas beri obat B,” tambahnya.( DONI PRATAMA)

Leave a Reply