Contoh lainnya, kata Robinson, pengelolaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang saat ini di bawah Dinas Perkim sebaiknya dipindahkan ke Dinas Perhubungan. Kemudian pekerjaan Damkar yang saat ini di Satpol PP dan Damkar sebaiknya dipindahkan ke BPBD serta pekerjaan bidang cipta karya yang di PUPR sebaiknya dipindahkan ke dinas Perkim.
“Kami, Fraksi PAN berharap, memohon dan mendorong Pemkab beserta OPD terkait untuk segera menata kembali organisasi kelembagaan urusan dan tupoksi dengan harapan ke depan dapat menyerap dengan baik setiap program dan kebijakan APBN, serta dapat pula menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi fungsi anggaran. Kita minta ini menjadi perhatian agar kerja OPD bisa berjalan dengan baik,” kata Robinson.
Dalam kesempatan itu, politisi dari Dapil Sungai Bahar itu juga meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalah tapal batas antara Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Batanghari, seperti di desa Tanjung Mandiri, Sungai Beruang, dan Alam Sakti, dimana mereka seperti belum merdeka.
“Pemerintah agar duduk bersama karena kalau itu lama diselesaikan, sepertinya mereka belum merdeka karena Batanghari tidak bisa bangun demikian juga Muaro Jambi tidak bisa bangun. Yang menjadi korban adalah masyarakat,” katanya.
Dirinya juga mendorong agar pemerintah melaksanakannya replanting sawit yang ada di desa Tanjung Sari dan desa lainnya yang sudah cukup lama dinanti oleh masyarakat.
Leave a Reply