“Berdasarkan UU no 31. Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001, korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keungan negara, mulai dari suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan,” ungkapnya.
Direktur Korsup Wilayah I juga menyampaikan terkait dengan tugas KPK sebagaiamana pasal 6 UU no 19 tahun 20219, mulai dari pencegahan, koordinasi, monitor, Supervisi, penindakan dan eksekusi. “KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pindana korupsi dan instansi yang bertugas dalam pelayanan publik,” tuturnya, sebagaimana dalam pasal 8 UU no 19 tahun 2019.
Sementara dalam Monitoring Center For Prevention (MCP) ada 8 area program pemberantasan korupsi terintegrasi.”Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan dan barang jasa, manajemen ASN, penguatan apip, barang milik daerah, pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan asli daerah,” tuturnya.
Selanjutnya, dalam monitor pemberantasan korupsi terintegrasi juga terdapat sebuah portal Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga). “Yaitu sistem yang difasilitasi oleh KPK untuk pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik demi mendorong transfarasi pemerintah dengan Keterbukaan data sehingga dapat mengurangi resiko korupsi,” harapnya.
Leave a Reply