Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi datangi gedung merah putih KPK. Mereka yang berada di Aula Bhinka Tunggal Ika, Lantai 16 tersebut Mulai dari Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD serta para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Inspektur Provinsi Jambi Agus Herianto mengatakan, dalam agenda tersebut semua Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD wilayah 1 hadir ke Gedung KPK dalam rangka rapat koordinasi penguatan sinergi kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka pemberantasan korupsi.
“Hadir semua tidak ada yang mewakili, mulai dari Kepala Daerah, Sekda, Kepala Bappeda, BPKPD dan Inspektur, juga termasuk Pemda di 8 Kabupaten Kota di Jambi,” katanya kepada jamberita.com, Rabu (14/5/2025).
Selain Pemprov Jambi, pejabat Pemda dan yang juga turut diundang ke KPK yaitu, Kota Sungai Penuh, Kab Tanjabbar, Sarolangun, Tebo, Bungo, Muaro Jambi dan Tanjabtim. Termasuk unsur pimpinan DPRD ada 9 Kabupaten Kota. “Acara hari ini sampai dengan besok ada ada 3 Kabupaten lagi,” terangnya.
Dalam paparannya, Direktur Korsup Wilayah I Agung Yudha membeberkan, mengapa kekayaan yang dimiliki negara Indonesia belum bisa membuat rakyat Indonesia sejahtera, jawaban nya adalah karena prilaku korupsi.
“Berdasarkan UU no 31. Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001, korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keungan negara, mulai dari suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan,” ungkapnya.
Direktur Korsup Wilayah I juga menyampaikan terkait dengan tugas KPK sebagaiamana pasal 6 UU no 19 tahun 20219, mulai dari pencegahan, koordinasi, monitor, Supervisi, penindakan dan eksekusi. “KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pindana korupsi dan instansi yang bertugas dalam pelayanan publik,” tuturnya, sebagaimana dalam pasal 8 UU no 19 tahun 2019.
Sementara dalam Monitoring Center For Prevention (MCP) ada 8 area program pemberantasan korupsi terintegrasi.”Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan dan barang jasa, manajemen ASN, penguatan apip, barang milik daerah, pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan asli daerah,” tuturnya.
Selanjutnya, dalam monitor pemberantasan korupsi terintegrasi juga terdapat sebuah portal Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga). “Yaitu sistem yang difasilitasi oleh KPK untuk pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik demi mendorong transfarasi pemerintah dengan Keterbukaan data sehingga dapat mengurangi resiko korupsi,” harapnya.
