Premi asuransi umum syariah meningkat sebesar 11,62 persen (yoy), sedangkan asuransi jiwa
syariah mengalami penurunan sebesar 73,53 persen (yoy).
Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Jambi tumbuh positif dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp8,94 triliun atau meningkat 18,55 persen yoy dengan Non-Performing Financing (NPF) meningkat di angka 1,91 persen.
Adapun kenaikan pada penyaluran pembiayaan di Jambi, tidak diikuti oleh peningkatan jumlah kontrak pembiayaan. Terdapat penurunan jumlah kontrak pembiayaan menjadi 897.485 kontrak atau turun 12,73 persen (yoy).
Sementara itu, industri modal ventura mengalami penurunan sebesar 6,20 persen (yoy) menjadi Rp97,36 miliar dan rasio NPF meningkat sebesar 0,57 persen (yoy) menjadi 5,30 persen.
Pada sektor dana pensiun menunjukan pertumbuhan positif, tercermin dari total aset tumbuh 7,18 persen (yoy) menjadi Rp217,26 miliar dan total investasi meningkat 2,25 persen menjadi Rp202,58 miliar.
Di bidang Pasar Modal, jumlah investor dengan identitas dari Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dan pada Oktober 2023 jumlah investor tercatat sebanyak 114.141 Single Investor Identification/SID meningkat 20,37 persen (yoy). Namun, jumlah transaksi saham pada Oktober 2023 tercatat sebesar Rp1.053,42 miliar atau turun 32,30 persen (yoy).
Selanjutnya, nilai penjualan reksa dana yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) di Provinsi Jambi pada Oktober 2023 tercatat sebesar Rp107,16 miliar atau meningkat 66,66 persen (yoy).
Meskipun saat ini di Provinsi Jambi belum terdapat perusahaan yang tercatat sebagai emiten, namun OJK Jambi senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder untuk memberikan edukasi untuk mendorong pelaku usaha di Jambi memanfaatkan sumber pendanaan dari Pasar Modal, baik mendaftar menjadi emiten di bursa maupun melalui Securities Crowd Funding (SCF).
Dengan mendorong pelaku usaha menjadi emiten, maka tata kelola perusahaan akan lebih transparan dan dapat meningkatkan permodalan perusahaan.
pengaduan yang menjadi sengketa sedang dalam proses oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK.
Meskipun belum ditemukan entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin maupun fintech P2P ilegal, namun OJK Jambi tetap berkomitmen dan memprioritaskan pelindungan terhadap konsumen serta masyarakat dengan lebih responsif menyikapi isu yang ada di masyarakat terkait investasi ilegal maupun isu yang berpotensi menjadi pengaduan pada masyarakat dan LJK diminta melakukan aksi antisipatif lebih dini.
Selanjutnya, sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, OJK Jambi telah memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 8.947 permintaan.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Salah satu program TPAKD di Kota Jambi adalah program Edukasi dan Literasi Pasar Modal Kepada 1.000 Aparatur Sipil Negara di Kota Jambi dalam rangka Program Sadar Investasi dan Gerakan Inklusi Kota Jambi (SIGINJAI) – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Jambi yang telah dicanangkan pada tanggal 30 Agustus 2023 yang bekerjasama dengan Pemerintah kota Jambi, Bursa Efek Indonesia, dan Anggota Bursa.
Selain itu, TPAKD Provinsi Jambi memiliki Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kawasan Wisata Kampung Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan pada tanggal 20 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan Edukasi Produk Keuangan berupa Tabungan SimPel kepada Pelajar tingkat SMP dan SMA se-Kuala Jambi.
Dengan implementasi program kerja ini, diharapkan masyarakat setempat dapat lebih memanfaatkan produk dan layanan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.
IJK terlibat langsung dalam mendampingi selama proses inkubasi dalam program Ekosistem Keuangan Inklusif sehingga masyarakat dan pelaku UMKM setempat mendapatkan edukasi hingga program pemberdayaan.
Leave a Reply