Inovasi Teknologi dalam Pemilu:

Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak signifikan pada proses pemilu. Buktinya, memasuki tahun politik, media sosial telah disuguhkan berbagai macam berita terkait pencalonan, kampanye hingga munculnya isu penundaan pemilu.

Maraknya berbagai berita soal politik tetap saja menjadikan sebagian besar masyarakat belum paham esensi Pemilu dan bagaimana mencapai proses demokrasi yang ideal.

Saya melihat transformasi digital saat ini telah menjadi atensi KPU dengan tujuan agar terjadi transparansi kepada publik lewat Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), dan sebagainya.

Pemilu 2024 akan diwarnai oleh hadirnya para pemilih baru yang erat kaitannya dengan keberadaan sosial media.

Meski begitu, belum ada mitigasi risiko-risiko di media sosial. Risiko-risiko tersebut seperti disinformasi dan transparansi sehingga diperlukan penanganan serius terkait penangkalan disinformasi.

Hadirnya platform media sosial sebagai sumber informasi terkait Pemilu tidak menutup kemungkinan munculnya kesimpangsiuran (disinformasi), hoax dan lain-lain. Polarisasi melalui media sosial dinilai akan menjadi tantangan terbesar Indonesia di era Pemilu.

Oleh karena itu, diperlukan solusi mengikat untuk mendorong adanya ekosistem digital yang demokratis, berupa literasi digital. Untuk meningkatkan literasi digital memerlukan sistematika pemberantasan konten terkait penyebaran informasi.

Hal terpenting dari Pemilu 2024 adalah partisipasi dari pemilih yang mampu secara cerdas memilih informasi saat kampanye berlangsung.

Edukasi Pemilih:

Kesadaran dan pemahaman pemilih terhadap hak dan tanggung jawab mereka sangat penting. Membahas upaya-upaya edukasi pemilih yang diperlukan untuk memastikan pemilihan umum berlangsung adil dan berdampak positif.

Baca juga :  Dja’far Shodiq Abdiyanto, Harapan Baru OKI di Tengah Ancaman Krisis Pangan Global

Edukasi yang tepat dengan berbagai strategi untuk mendorong partisipasi pemilih, terutama pemilih pemula atau generasi milenial dan generasi Z penting dilakukan semua pihak, termasuk partai politik dan penyelenggara Pemilu. Bayangkan saja di Pemilu 2024, lebih dari 60 persen pemilih merupakan pemilih muda.

Partisipasi yang aktif dari generasi muda sangat penting untuk mendorong demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik.

Edukasi politik bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya pemilu, peran pemilih dalam proses demokratis, dan dampak suara mereka dalam memilih calon. Kampanye edukasi politik ini bisa dilakukan melalui sekolah, media sosial, forum diskusi, atau acara-acara komunitas.

Pemilih pemula saat ini cukup kritis dan rasa ingin tahunya sangat tinggi, sehingga pihaknya juga menginginkan semua informasi tentang pemilu harus bisa diakses dengan mudah dan menarik bagi pemilih pemula.

Dengan menggunakan kreativitas dalam mengedukasi maupun kampanye politik untuk menarik perhatian pemilih pemula, saya rasa akan lebih efektif untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula saat ini. Seperti membuat video pendek, meme politik ataupun infografis yang informatif dan menghibur dan mudah dipahami pemilih pemula.

Dengan menggunakan kombinasi strategi yang tepat diharapkan partisipasi pemilih pemula dapat meningkat dan berdampak positif pada proses demokrasi secara keseluruhan.

Pemilu di Era Globalisasi:

Baca juga :  Peringatan Haornas, Pemkab OKI Beri Apresiasi 28 Atlet dan Pelatih Berprestasi

Apakah fenomena globalisasi memengaruhi dinamika pemilu?. Isu-isu global seperti perubahan iklim atau ketidaksetaraan ekonomi menjadi bagian yang dapat menciptakan tuntutan baru dalam pemilu.

Demokrasi didefinisikan sebagai tindakan yang ada dalam sistem pemerintahan, dimana hukum, policy, kepemimpinan, secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat.

Sementara dalam KBBI disebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih.

Dalam setiap negara terdapat sebuah demokrasi, walaupun berbeda implementasinya dalam suatu negara dengan negara lain. Di Indonesia yang dikatakan sebagai negara hukum dimana sangat menjunjung tinggi demokrasi, dalam kenyataannya belum sepenuhnya menjalankan demokrasi tersebut dengan baik dan benar.

Menurut saya, demokrasi di Indonesia masih diperlukannya pembenahan. Karena masih banyak sekali pelanggaran hak demokrasi di Indonesia. Seperti saat pileg, pilkada maupun Pilkades masih banyak ditemukan oknum yang melakukan aksi money politik kepada calon pemilih agar dapat memilih dirinya.

Padahal dalam pemilu terdapat asas atau prinsip langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3/2022 Pasal 2, dimana Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas luberjurdil.

Aksi oknum melakukan money politik akan merusak asas luberjurdil, karena masyarakat memilih calon pemimpin dengan paksaan atau iming-iming uang. Dengan begitu, asas jujur akan hilang dalam pemilu tersebut.

Baca juga :  Pemantapan Ketua KKMD berlangsung Sukses, Amhar Black ditunjuk secara Aklamasi menjadi Ketua KKMD Definitif

Hal yang seharusnya ditanamkan dalam berdemokrasi adalah pandangan masyarakat terhadap betapa pentingnya pilihan mereka dalam menentukan masa depan kehidupan bernegara.

Dengan begitu, masyarakat akan lebih cermat dalam menentukan pilihan yang akan menjadi wakilnya serta mengakomodir aspirasi masyarakat.

Pun untuk calon pemimpin haruslah memperhatikan asas luberjurdil agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan berlaku.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini dapat saya simpulkan bahwa pemilu memiliki peran sentral dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu negara. Proses pemilu bukan hanya sekadar menentukan pemenang, tetapi juga mencerminkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan.

Tantangan seperti manipulasi, kurangnya transparansi, dan intervensi asing menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan integritas pemilu. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat didukung oleh edukasi pemilih yang baik, menjadi kunci untuk memperkuat fondasi demokrasi.

Peran media massa dan kemajuan teknologi membuka peluang baru, tetapi juga menimbulkan risiko. Oleh karena itu, perlu regulasi untuk memastikan bahwa perkembangan ini mendukung, bukan merusak integritas pemilu.

Pemilu di era globalisasi menghadirkan dinamika baru, dimana isu-isu global dapat memiliki dampak langsung pada kebijakan nasional. Oleh karena itu, kolaborasi antarnegara menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan bersama.

Dengan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, memperkuat integritas pemilu, dan melibatkan masyarakat secara aktif, saya yakini pemilu tetap menjadi pilar kuat dalam membangun dan mempertahankan sistem politik yang sehat dan berkelanjutan.