Keempat kriteria itu, pertama kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintahan, kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keempat efektivitas sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pada kesempatan itu, bupati secara umum menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah Kabupaten Merangin tahun anggaran 2024, secara ringkas.
Pokok-pokok pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah tersebut, mulai dari Laporan pelaksanaan anggaran meliputi, realisasi pendapatan daerah 2024 sebesar Rp1,46 triliun atau sebesar 97,69% dari target pendapatan sebesar Rp1,49 triliun.
Realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,45 triliun atau sebesar 92,60% dari alokasi anggaran sebesar Rp1,57 triliun. Selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2024, menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp 4,50 miliar.
Target pembiayaan netto yang bersumber dari selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, yang ditetapkan melalui perubahan APBD tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp77,19 miliar.
Hingga tahun anggaran 2024 berakhir, target tersebut terealisasi seluruhnya sebesar 100,00%. Sisa lebih pembiayaan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp81,69 miliar. (Supmedi)
Leave a Reply