Selayangnews.id, MERANGIN – Pansus II DPRD Merangin soroti gagalnya Dinas Peternakan dan Perkebunan (Nakbun) membawa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 ke Merangin.
Hal itu terungkap ketika Pansus II melaksanakan rapat lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang laporan pertanggungjawaban (LPj) APBD Merangin tahun anggaran 2024. Jum’at (4/7/2025)
Rapat Pansus II dilakukan maraton, selain Nakbun juga ada Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan BPPRD Kabupaten Merangin.
Khusus Nakbun, Dewan menyoroti batalnya DAK sebesar Rp 1,5 M, yang jika terwujud tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Seperti disampaikan anggota Pansus II, Rahmad Hidayat usai mendengarkan uraian laporan Nakbun. Dengan gagalnya mendapatkan DAK tahun lalu, maka imbasnya, selama dua tahun kedepan DAK tak masuk ke Merangin.
“Jadi dari kegagalan pelaksanaan tahun lalu, tahun ini dan tahun depan tidak ada lagi DAK yang akan masuk. tahun 2026 baru bisa mengusulkan kembali untuk memperoleh DAK tersebut,” terangnya.
Dengan disia-siakan peluang oleh Nakbun tersebut, Dewan Merangin mengaku menyayangkan, seharusnya dapat dirasakan masyarakat Merangin, karena jika hanya mengandalkan APBD Merangin terbatas.
“Kedepan kita minta pemerintah untuk lebih semangat mengejar bola memberikan edukasi dan sosialisasi ke Masyarakat, kerena kita tahu keterbatasan SDM Masyarakat yang berbeda-beda, perlu banyak turun dari pada menunggu di kantor,” tutupnya.
Sementara Kadis Nakbun, Hendri Widodo mengatakan kegagalan DAK 2024 itu karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diminta pemerintah pusat.
“Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi saat dilakukan pengajuan, tapi tidak terpenuhi oleh kelompok tani atau masyarakat desa. Syarat hibah seperti clean and clean tanah, lokasi tanah. Kalau itu tidak sesuai, kita tidak bisa memprosesnya,” kata Hendri.
Jelasnya, ada tiga desa yang mengajukan DAK tersebut. Dana itu untuk pembukaan jalan dan pengerasan jalan sepanjang 1 kilometer.
Selain kegagalan DAK, ternyata capaian PAD Nakbun tahun lalu juga disorot, karena realisasi nya 85 persen atau Rp 63 juta dari target Rp 80 Juta.
Tidak mencapai 100 persen, Hendri mengatakan capaian itu lantaran ada validasi ternak oleh BPK. “Itu penghambatnya sekarang,” pungkasnya. (Supmedi)
