Nalom juga berharap, pihak KPU bisa transparan terhadap anggaran yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Batanghari.
“Coba ditanyakan kepada pihak KPU Batanghari, berapa anggaran yang disediakan oleh Pemda Batanghari. Sesuai surat edaran dari Kemendagri, 60% dari anggaran itu, harus dialokasikan ke masalah sosialisasi, dengan bekerja sama dengan media,” tegasnya.
Sementara itu, masih di tempat yang sama, Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim saat diwawancara oleh awak media mengatakan, terkait dengan surat edaran dari Kemendagri pada bulan Mei lalu, meminta kepada KPU untuk bekerja sama dengan PWI. Sesuai dengan isi surat yang berbunyi, bekerjasama sebagaimana dimaksud di hurup A dilaksanakan bersama PWI.
“Terkait kerjasama dengan PWI tidak bisa, nanti pasti ribut, karena di Kabupaten Batanghari, juga terdapat beberapa organisasi dari media, dan juga non asosiasi, akan tetapi, ketika ada kegiatan dan ada dananya, kami bisa minta bantu publikasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Halim juga mengatakan dari banyaknya media di Kabupaten Batanghari, KPU tidak bisa semuanya bekerjasama, karena ada batasannya.
“Saya juga menyampaikan, kepada pihak PWI, bahwa media di Batanghari ini sangat banyak, dan itu pun tidak bisa bekerja sama semuanya, karena kami juga ada batasan,” lanjutnya.
Leave a Reply