“Kalau cuman bangun drainase 200 sampai 300 meter, tidak ada pengaruhnya itu. Itu hanya solusi main-main itu,” tegasnya.Harus ada pembuangan akhir sekunder atau primer, yang berskala besar. Secara teknis, Dinas PUPR Kota Jambi, Muaro Jambi dan Provinsi harus menentukan di mana pembuangan akhirnya,” timpalnya.

Atas hal itu, Ia mengusulkan ketiga Pemda tersebut, agar membangun sebuah daerah resapan dan penampungan air. Bisa berbentuk waduk, maupun revitalisasi anak sungai menuju sungai induk.

“Boleh desainnya berupa waduk, atau nanti ada tembusan anak sungai ke sungai besar, sungai Batanghari.” jelasnya.Terakhir, Ia juga menyoroti pemberitaan salah satu anggota DPRD Muaro Jambi, yang mengatakan solusi dari banjir menahun Jaluko, mesti menggunakan APBN.

Haviz menampik, terlalu jauh apabila persoalan tersebut di lambung ke ranah APBN. Sebab, bilangnya, kunci banjir menahun di Jaluko masih berada dalam wilayah kerja pemerintah setempat dan pemerintah provinsi.

“Kalau memang ada jalur ke sana (APBN, red) tentu lebih baik. Tetapi, apakah itu bisa tembus dalam waktu dekat? Itu sama saja seperti mimpi di siang bolong,” tegasnya.

Baca juga :  Bapemperda DPRD Provinsi Jambi Godok Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

“Lebih baik konsepnya, bagaimana Pemerintah Provinsi serius ke Kabupaten Muaro Jambi ini. Begitu juga dengan kota, pembuangan akhirnya kemana.pungkasnya