Dikatakan Gubernur, salah satu harapan dari pelaksanaan Rakor yang dilaksanakan adalah rumusan rekomendasi yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi semua pihak terkait, berorientasi pada penyelesaian masalah. Salah satu harapan dari pelaksanaan Rakor yang dilaksanakan adalah rumusan rekomendasi yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi semua pihak terkait, berorientasi pada penyelesaian masalah. Kompleksitas permasalahan Perhubungan dan Persandian harus diurai dalam suatu narasi, yang nantinya tertuang dalam rekomendasi yang akan menjadi kebijakan,” katanya
“Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar III se-Provinsi Jambi adalah media yang mensinergikan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah. Tentu banyak isu yang dapat dimunculkan dan dibahas bersama, untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai upaya kita membangun negeri ini,” lanjutnya.
Gubernur Jambi melalui Asisten I menjelaskan bahwa dalam Rakor ini akan disajikan sejumlah isu terkait Persandian serta Perhubungan yang mencakup berbagai hal. Isu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk keabsahan dokumen/surat resmi salah satunya melalui Tanda Tangan Elektronik menjadi penting karena dalam konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Ini seyogyanya sudah diterapkan oleh pemerintah secara berjenjang, Isu strategis terkait sektor Perhubungan juga mencakup Bidang Pengembangan jaringan Transportasi dan Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Udara, Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian lainnya. Tentunya dengan adanya pembahasan setiap bidang/urusan, baik Persandian maupun Perhubungan, paling tidak akan memperluas cakupan diseminasi informasi kebijakan yang telah diambil selama ini,” tuturnya.
Lebih lanjut Gubernur Jambi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen kuat dalam mendukung kebijakan nasional terkait urusan Kesra Non Pelayanan Dasar III. “Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi salah satunya melalui Biro Kesra Setda Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan rapat ini, yang substansinya merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan nasional. Kita semua sebagai aparatur negara wajib terus berupaya meningkatkan peran dan kapasitas secara bersama-sama berkoordinasi, bersinergi dan bekerja sama dalam pencapaian tujuan kebijakan program yang terkait Urusan Kesra Non Pelayanan Dasar III. Melalui rapat ini, salah satunya diharapkan agar tercipta dan meningkatnya sinergi dalam pelaksanaan urusan Kesra Non Pelayanan Dasar III serta menyatukan sudut pandang dinas terkait sebagai pelaksana teknis dengan Biro/Bagian Kesra,” tegasnya.
“Selamat kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar III se-Provinsi Jambi Tahun 2023. Mudah-mudahan saudara-saudari dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai
Leave a Reply