JAMBI – Aktivitas tambang galian C di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan milik HM itu diduga kuat tidak mengantongi izin resmi serta menimbulkan kerusakan lingkungan akibat tidak adanya reklamasi pasca penambangan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center (FRIC), Dody Candra, angkat bicara terkait maraknya aktivitas tambang ilegal tersebut.

“FRIC menyoroti aktivitas galian C yang diduga dilakukan secara ilegal dan merusak lingkungan, yang viral di media sosial. Kami meminta aparat penegak hukum serta pihak ESDM untuk segera unjuk gigi — alias action — memberantas aktivitas tambang ilegal ini,” tegas Dody, Rabu (9/10/2025).

Menurut data yang diperoleh, HM diketahui memiliki empat perusahaan pertambangan. Dari jumlah itu, hanya satu perusahaan yang memiliki izin resmi, sementara tiga lainnya beroperasi secara ilegal di kawasan Lubuk Lawas, Bayang Asam, Kabupaten Tanjab Barat.
Beberapa di antaranya adalah PT SGB dan PT BGB, yang diketahui aktif melakukan penggalian dan penjualan tanah uruk serta batu split tanpa izin resmi. Akibat aktivitas tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjab Barat diduga mengalami kebocoran dan potensi kerugian besar bagi daerah.

Baca juga :  Bupati BBS Dampingi Wakil Gubernur Jambi Hadiri 2 Dekade dan Haflatul Ikhtitam Pondok Pesantren An-Nur Tangkit

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Tandri, menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 33 perusahaan tambang yang mengantongi izin resmi, dengan rincian 16 perusahaan memiliki IUP Produksi, 7 RKAB, dan 9 masih dalam tahap evaluasi.