“Selamat kepada Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK delapan kali secara berturut-turut,” kata Junaidi kepada pewarta.

Junaidi mengatakan, bahwa beberapa permasalahan yang sering dikeluhkan atau aspirasi dari masyarakat selama masa reses ini, yaitu mayoritas mengenai permasalahan dasar.

Permasalahan dasar itu, kata dia, meliputi permasalahan infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial.

“Masalah kesejahteraan sosial, seperti masih banyak warga muaro jambi yang layak namun belum terdaftar dalam DTKS sebagai penerima bantuan, baik berupa bantuan sembako, bantuan pendidikan, maupun bantuan lansia,” katanya.

Baca juga :  APBD Pemprov Jambi 2026 Turun 1 T, Sekda Sudirman : Kencangkan Ikat Pinggang