Menurutnya, pembentukan satgas menjadi solusi untuk menindak tegas terkait permainan spekulan BBM subsidi di Provinsi Jambi. Mengingat, selama ini negara telah mengeluarkan biaya subsidi cukup besar untuk meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan suplai bahan bakar.

Namum kenyataannya, celah itu dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan pribadi.
Hafiz mendorong pemerintah dalam hal ini kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) melakukan inventarisir ulang keberadaan kendaraan yang menggunakan mode batang (barcode).

Ia menduga banyak kendaraan pelansir memanfaatkan pola kode batang tersebut. Hafiz menyarankan, tim satgas yang akan dibentuk melakukan pemeriksaan secara acak di setiap SPBU terkait kelengkapan dokumen kendaraan.
Terkait keberadan kendaraan pelansir, dirinya berharap aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas. Mengingat setiap BBM subsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali.

“Kelengkapan kendaraan harus diperiksa, secara acak setiap SPBU. Pemerintah pusat sudah membuat kebijakan, setiap pajak kendaraan mati barcode tidak berlaku lagi, kalau ada bukti penimbunan silahkan ditindak, itu ranah penegak hukum,” tegas Hafiz yang juga Ketua DPC Hiswana Migas Jambi ini

Baca juga :  Dewan Usulkan Penghapusan Tunggakan dan Denda Pajak