“Kita akan menindaklanjuti informasi apapun terkait dugaan pelanggaran proses coklit dan kita sudah meminta PKD untuk menuangkan di form A pengawasan,”ujarnya.
Selain itu, Romi juga mengingatkan kepada petugas pantarlih jangan sampai ada joki pencocokan dan penelitian (coklit) Pemilu 2024. Praktik joki coklit ini melanggar tata cara coklit sesuai ketentuan KPU Nomor 7 tahun 2022 bahwa proses coklit harus dilaksanakan oleh pantarlih sesuai dengan SK yang diterbitkan.
Kata Romi Pada awal tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu OKI sudah menyampaikan surat pencegahan kepada KPU. Jangan sampai ada temuan Pantarlih yang melimpahkan tugasnya ke orang lain, jika ditemukan kami akan meminta KPU agar proses coklit diulang.
Romi juga mengajak kepada masyarakat untuk kritis, ketika ada orang yang mengaku Pantarlih maka harus dipertanyakan terlebih dahulu apalagi tidak menggunakan ID atau Rompi pengenalnya dan harus memperlihatkan Surat Tugasnya.
“Jika dia mengaku ngaku seorang Pantarlih tapi sebenarnya bukan, melainkan kerabatnya Pantarlih tersebut beresiko bisa dipidana berdasarkan pasal 117 UU Pilkada,” jelasnya.
Leave a Reply