Sementara, untuk sektor Dana perimbangan saat ini masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurut Sekda, biasanya dana perimbangan tersebut masuk saat berlangsungnya pembahasan.
Dari sektor lain lanjutnya, diantaranya ada PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang diharapkan bisa meningkat. “Jadi, teman-teman di BPPRD ini kita genjot, bagaimana PBB ini bisa meningkat bukan berkurang,” harapnya.
“Kita juga akan bicarakan itu dengan OPD terkait bagaimana kiat-kiatnya agar PAD bisa meningkat,” tambahnya.
Meskipun APBD berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, Sekda optimis bahwa APBD Merangin 2023 diprediksi berkisar angka Rp 1,1 Triliun sampai Rp 1,2 Triliun.
“Diangka sekitar 1,1 T atau 1,2 T masih bisa kita kejar. minimal sama dengan tahun ini ya, tahun 2022,” katanya.
Sementara terkait penurunan APBD tersebut kata Sekda, masalah tersebut tidak hanya terjadi di daerah, pasalnya hal itu juga terjadi pada APBN.
“Bahkan yang sudah ditetapkan bisa saja berkurang sesuai dengan kondisi keuangan Negara, ditambah lagi dampak krisis dunia yang berimbas ke kita. Pada rapat dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, buk Mentri juga mengingatkan kita, bahwa krisis tersebut berimbas ke daerah,” terangnya.
“Seperti DAU, meskipun PMK keluar, misalnya kita dapat diangka 800 Miliar sekian, jangan harap kita dapatnya 100 persen, karena bisa jadi ada pengurangan berkaitan dengan pendapatan Nasional,” lanjutnya.
Sekda mengaku, bahwa semakin lama anggaran daerah semakin berkurang seperti halnya DAU. “Boleh dikatakan 80 sampai 90 persen kita makan dari dana perimbangan itu, akibat dari PAD kita yang belum banyak, maka kita terpaksa seperti itu. Jadi sangat berpengaruh dari dana perimbangan,” ujarnya.
Disinggung penurunan APBD Merangin terjadi selama kepemimpinan Bupati Mashuri, Sekda sebut tidak ada pengaruh siapa Bupati nya “dak, tidak ada pengaruh disitu, jangan-jangan kepemimpinan Pak Jokowi ini, bukan pak Mashuri nya,” kelakar Fajarman sambil mengakhiri wawancara. (Supmedi)
Leave a Reply