Selayang.id, MERANGIN — Bupati Merangin, Mashuri telah menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2023 diangka sekitar Rp 1,08 Triliun.
Hal itu disampaikan Bupati pada sidang paripurna DPRD Merangin yang diadakan di ruang Pola I Kantor Bupati Merangin, Kamis (1/9/202) lalu.
Dari KUA PPAS itu, jika tak ada perubahan lagi maka dapat dipastikan bahwa APBD Merangin turun dari tahun 2022 ini dan dari tahun sebelumnya.
Terkait berkurangnya APBD Merangin tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Ir Fajarman menjelaskan, angka tersebut hanya pengajuan awal, kemungkinan bisa berubah selama proses pembahasan di DPRD Merangin.
“Itu baru rancangan kita ya, nanti dari KUA PPAS ini kita akan bahas dan gali kembali, karena saat ini ada sektor pendapatan yang belum dimasukan, sehingga nanti akan terlihat apakah bertambah atau tetap berkurang, kini kita masukan sesuai kenyataan dulu,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ditanya, apakah APBD 2023 ada peluang bertambah, atau tetap diangka Rp 1,08 Triliun?. Menurut Sekda, kemungkinan tidak turun dari angka yang disampaikan Bupati dalam KUA PPAS.
“Bisa bertambah, kalau turun saya rasa tidak. Karena itu sudah kita antisipasi dari angka yang paling bawah,” ungkapnya.
“Kita berharap pada saat pembahasan nanti ada perubahan yang signifikan, sehingga APBD kita bisa bertambah. Kan ada tiga sumber pendapatan kita, ada dana perimbangan, ada PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pendapatan lain yang sah,” terang Sekda.
Dikatakan Sekda, khususnya dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah. Dua sektor tersebut sangat diharapkan dapat menjadi sumber penambahan APBD Merangin 2023.
“Kalau PAD, sudah tiga kali kita rapat dengan OPD penghasil PAD, memang realisasinya berkurang. Contoh PU, di PU itu ada alat berat dan labor. Kalau labor mungkin bisa bertahan, kalau alat berat dengan kondisi banyak yang tidak bisa difungsikan sehingga pendapatan berkurang,” jelas Fajarman.
Sementara, untuk sektor Dana perimbangan saat ini masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurut Sekda, biasanya dana perimbangan tersebut masuk saat berlangsungnya pembahasan.
Dari sektor lain lanjutnya, diantaranya ada PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang diharapkan bisa meningkat. “Jadi, teman-teman di BPPRD ini kita genjot, bagaimana PBB ini bisa meningkat bukan berkurang,” harapnya.
“Kita juga akan bicarakan itu dengan OPD terkait bagaimana kiat-kiatnya agar PAD bisa meningkat,” tambahnya.
Meskipun APBD berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, Sekda optimis bahwa APBD Merangin 2023 diprediksi berkisar angka Rp 1,1 Triliun sampai Rp 1,2 Triliun.
“Diangka sekitar 1,1 T atau 1,2 T masih bisa kita kejar. minimal sama dengan tahun ini ya, tahun 2022,” katanya.
Sementara terkait penurunan APBD tersebut kata Sekda, masalah tersebut tidak hanya terjadi di daerah, pasalnya hal itu juga terjadi pada APBN.
“Bahkan yang sudah ditetapkan bisa saja berkurang sesuai dengan kondisi keuangan Negara, ditambah lagi dampak krisis dunia yang berimbas ke kita. Pada rapat dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, buk Mentri juga mengingatkan kita, bahwa krisis tersebut berimbas ke daerah,” terangnya.
“Seperti DAU, meskipun PMK keluar, misalnya kita dapat diangka 800 Miliar sekian, jangan harap kita dapatnya 100 persen, karena bisa jadi ada pengurangan berkaitan dengan pendapatan Nasional,” lanjutnya.
Sekda mengaku, bahwa semakin lama anggaran daerah semakin berkurang seperti halnya DAU. “Boleh dikatakan 80 sampai 90 persen kita makan dari dana perimbangan itu, akibat dari PAD kita yang belum banyak, maka kita terpaksa seperti itu. Jadi sangat berpengaruh dari dana perimbangan,” ujarnya.
Disinggung penurunan APBD Merangin terjadi selama kepemimpinan Bupati Mashuri, Sekda sebut tidak ada pengaruh siapa Bupati nya “dak, tidak ada pengaruh disitu, jangan-jangan kepemimpinan Pak Jokowi ini, bukan pak Mashuri nya,” kelakar Fajarman sambil mengakhiri wawancara. (Supmedi)
Discussion about this post