Dinilai memiliki kinerja buruk, LSM Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) macab Muarojambi menyarankan agar Bupati Masnah segera mengevaluasi posisi Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Dinas PUPR Muarojambi. LMPP mengaku akan terus mengawal laporan terkait dugaan penyimpangan dalam sejumlah kegiatan proyek di PUPR yang telah disampaikan ke APH beberapa waktu lalu.
Selayang.id- Muarojambi- aksi protes terhadap kegiatan pembangunan menggunakan dana APBD tahun 2021 di dinas PUPR Kabupaten Muarojambi terus bermunculan. Setelah resmi melaporkan dugaan ketidakberesan dalam sejumlah kegiatan proyek di PUPR Muarojambi ke institusi kejaksaan negeri Muarojambi awal pekan lalu, kini, LSM Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Muarojambi, kembali mendesak agar orang nomor satu di Bumi Sailun Salimbai itu segera melakukan evaluasi terhadap bawahannya yang memiliki kinerja buruk. Salah satu yang menjadi pusat sorotan LMPP ialah, kinerja kepala dinas PUPR Yultasmi dan kepala bidang Bina Marga Amar Ma’ruf.
“Kita minta Bupati segera mengevaluasi kinerja Kadis dan Kabid BM di PUPR Muarojambi. Apalagi Kabidnya ini kan, belum setahun menjabat, persoalan dan permasalahan pekerjaan di bidangnya selalu mengemuka,” kata Ketua LMPP Muarojambi Syahrial Jum’at (3/12/21).
Lebih jauh, Syahrial menjelaskan, alasan pihaknya mendesak agar Bupati mengevaluasi kinerja jajaran PUPR itu, Karena, hingga memasuki penghujung tahun ini, ada saja temuan kegiatan proyek yang diduga dikerjakan asal jadi.
“Kami menyarankan agar bupati Masnah, segera membenahi kinerja bawahannya, jika dipandang perlu agar orang orang ini diganti saja, kami khawatir jika terus dibiarkan semaunya begitu, kualitas pengerjaan infrastruktur yang ada tidak bisa berumur panjang alias cepat rusak. Kan mubadzir,” tutur Syahrial.
Tak hanya LMPP, sorotan terhadap dugaan rendahnya kinerja pejabat di kabupaten Muarojambi ini, juga turut disampaikan Ketua LSM 9 Raden Jamhuri. pegiat anti korupsi Jambi itu bahkan menilai pihak Inspektorat setempat masih lemah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja ASN.
“Kepada pihak Inspektorat, tolong lah benahi kinerja aparatur yang ada, agar kesalahan dalam menjalankan kebijakan tidak terjadi berulang,” tegas Jamhuri.
Seperti diketahui, sejumlah kegiatan proyek pembangunan menggunakan APBD Kabupaten Muarojambi pada dinas PUPR setempat, akhir akhir ini mendapat sorotan tajam dari pegiat anti korupsi.
Terbaru, LMPP telah membuat laporan resmi ke Kejari Muarojambi agar mengusut tuntas dugaan ketidakberesan dalam kegiatan proyek peningkatan jalan Desa Rantaumajo-Simpang IV Desa Tantan, Kecamatan Sekernan.
Adapun tuntutan yang disampaikan diantaranya, soal dugaan monopoli dalam penentuan rekanan pemenang lelang yakni CV. HERENDA MULTI PERSADA. Lalu, terhadap kualitas material tanah yang digunakan, hingga proses pencairan anggaran yang disinyalir tidak sesuai ketentuan.
“Akan kami kawal terus laporan ini, jika mandeg di kejari nantinya, saya pastikan, laporan akan kembali kami sampaikan ke Kejati Jambi,” papar Syahrial. (Oni)
