Selayangnews.id, MERANGIN – Forum Bersama Peduli Merangin (FBPM) tak tinggal diam menyikapi batalnya penandatanganan KUA-PPAS 2026 akibat tak kooperatifnya TAPD kabupaten Merangin.

Menanggapi kacaunya pembahasan anggaran tahun 2026 itu, Koordinator FBPM, Roni menuding Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mempermalukan institusi DPRD sekaligus mempermainkan nasib rakyat.

“Ini bukan sekadar soal absen rapat. Yang kita lihat adalah bentuk kelalaian serius dari TAPD! Bagaimana mungkin hanya lima orang hadir dari 16 anggota? Ini penghinaan terhadap proses politik anggaran,” tegas Roni, Rabu (20/8/2025).

FBPM menyebut absennya mayoritas TAPD, termasuk pucuk pimpinannya, sebagai bukti bahwa mereka tidak profesional dan tidak paham tanggung jawab. Padahal, yang sedang dibahas menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu anggaran untuk pendidikan, kesehatan, hingga gaji ribuan honorer.

Baca juga :  Dewan Pertanyakan Nasib Honorer Merangin ke Kementerian. Ternyata Gaji Honorer Tak Pernah Diusulkan ke 'Pusat'