OGAN KOMERING ILIR – Dugaan korupsi anggaran Belanja Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mencuat dalam aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ilir (IMOKI) menjadi perhatian serius. Aksi teatrikal massa IMOKI dengan memberikan “makanan bergizi” kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI dianggap sebagai sindiran tajam yang menantang institusi tersebut untuk segera bertindak.
Pengamat hukum Yadi Hendri Supriyadi, SH, menilai bahwa aksi simbolis IMOKI adalah bentuk kekecewaan masyarakat atas lambatnya penanganan dugaan korupsi ini. Selain itu, aksi tersebut menjadi ujian penting bagi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari OKI yang baru menjabat. Menurut Yadi, ini adalah kesempatan bagi Kasi Pidsus untuk membuktikan integritas dan profesionalismenya dalam menangani kasus-kasus besar yang berhubungan langsung dengan uang rakyat.
“Kasus seperti ini tidak bisa dianggap remeh, terutama karena menyangkut keuangan negara dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Kasi Pidsus yang baru harus segera mengambil langkah konkret, mulai dari memeriksa Kepala Dinas Kesehatan hingga Kepala Puskesmas yang disebut-sebut terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran. Ini adalah ujian awal untuk membuktikan keberpihakannya kepada keadilan,” kata Yadi saat dimintai keterangan, Selasa (14/01/2025).
Yadi menjelaskan bahwa tuntutan IMOKI didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Selatan yang mencatat adanya pelampauan anggaran sebesar Rp. 383 juta pada Dinas Kesehatan OKI. Selain itu, terdapat pengadaan barang seperti mesin fogging senilai Rp. 1,2 miliar dan alat USG dua dimensi seharga Rp. 1,5 miliar yang dinilai sangat fantastis. Temuan ini, menurut Yadi, harus segera diusut untuk memastikan apakah ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
“Jika kejaksaan tidak segera merespons, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. IMOKI sudah memberikan sinyal kepada Kejari OKI untuk bersikap transparan dan berani. Ini adalah tantangan besar bagi Kasi Pidsus, apakah ia akan memilih untuk diam atau membuktikan dirinya sebagai penegak hukum yang berintegritas,” tambah Yadi.
Lebih jauh, Yadi juga menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi dari Kejari OKI kepada publik. Ia mengatakan bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kejaksaan harus membuka proses hukum secara terang-benderang agar masyarakat dapat memantau perkembangan kasus ini.
“Kasi Pidsus perlu mengambil langkah cepat dan strategis. Periksa pihak-pihak yang disebutkan dalam tuntutan IMOKI, termasuk Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas. Jangan tunggu sampai kasus ini menjadi polemik yang lebih besar. Ini adalah kesempatan emas bagi Kejari OKI untuk menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” jelas Yadi.
Selain itu, Yadi menilai bahwa pemberian “makanan bergizi” oleh IMOKI adalah simbol harapan dan tantangan kepada Kejari OKI. Menurutnya, aksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat, terutama mahasiswa, menginginkan perubahan nyata di Kabupaten OKI, terutama dalam hal pemberantasan korupsi.
“Kejari harus berani memimpin upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten OKI. Jika tuntutan ini tidak direspon dengan serius, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada institusi hukum. IMOKI sudah memberikan peringatan keras, kini giliran Kejari untuk membuktikan keberanian dan komitmennya,” pungkas Yadi.
Yadi menambahkan bahwa langkah tegas dari Kejari OKI juga akan menjadi cerminan dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Kasus ini adalah ujian moral bagi Kejaksaan Negeri OKI. Semoga mereka dapat membuktikan bahwa hukum masih menjadi alat untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat,” tutupnya.(DONI PRATAMA)
