Gubernur Al Haris Upayakan Layanan Mobile Banking Bank Jambi Kembali Dibuka, Minta APH Usut Tuntas Dugaan Serangan Siber

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi bersama manajemen Bank Jambi saat ini tengah berupaya mengajukan kembali pembukaan layanan mobile banking kepada Bank Indonesia yang sebelumnya dihentikan menyusul dugaan serangan siber terhadap bank daerah tersebut.

 

“Kita sedang mencoba mengajukan kepada Bank Indonesia agar mobile banking dibuka lagi,” tegas Al Haris saat memberikan keterangan kepada awak media.

 

 

 

Pernyataan itu disampaikan Al Haris sebagai respons atas hasil audit forensik yang resmi diterbitkan pada 3 Juni 2026. Audit tersebut dilakukan setelah Bank Jambi mengalami gangguan serius yang diduga akibat serangan siber dan sempat mengganggu sejumlah layanan perbankan sejak awal tahun.

 

 

 

Menurut Al Haris, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum layanan mobile banking dapat kembali dioperasikan. Salah satunya terkait peningkatan sistem keamanan serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan Bank Jambi.

 

 

 

“Tapi tentu ada persyaratan dari Bank Indonesia. Mungkin perlengkapan kita, peralatan kita yang belum memadai, ada yang perlu diganti dan ditingkatkan,” ujarnya.

 

 

 

Gubernur menegaskan bahwa perbaikan sistem dan penguatan keamanan digital menjadi langkah penting untuk memastikan operasional layanan perbankan dapat berjalan normal serta memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah.

 

 

 

Di sisi lain, Al Haris juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang muncul dari hasil audit forensik tersebut. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

 

 

“Saya minta APH untuk menindaklanjutinya. Siapa pihak yang terkait, apabila ditemukan silakan sikat,” tegas Al Haris.

 

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengawal pemulihan layanan Bank Jambi sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan tuntas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden yang terjadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *