Selayang.id, MERANGIN — Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit membuat petani meradang. Untuk mengatasi itu, petani pun mengadu ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dengan melakukan aksi demonstrasi, Selasa (17/5/2022) meminta Pemerintah memecahkan persoalan ini.
Anjloknya harga Sawit ini juga diperparah, karena PKS tak membeli dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi, bahkan tersiar kabar bahwa ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menyetop pembelian kelapa sawit dari petani mandiri.
Keluhan tersebut hendak disampaikan langsung kepada Bupati Merangin, Mashuri dengan menyambangi kantornya. Karena Bupati sedang dinas luar, mereka hanya ditemui Sekda Fajarman, Asisten I Abdul Gani dan jajaran.
Kepada Sekda, Petani menyampaikan, jika Pemerintah tidak mencari solusinya, mereka mengancam akan memblokir jalan menuju salah satu PKS.
“Mohon ini betul-betul direalisasi, memang bapak jadi jembatan kami jika mengharuskan kami ke Jakarta kami siap, siap waktu dan biaya asalkan ada jalannya, kami siap ketemu pak Jokowi” ujar salah satu perwakilan Petani.
Sementara Korlap Aksi, Hariyanto menyampaikan, bahwa Ada pembiaran dari pemerintah, masalah ini sudah jelas terjadi, tapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.
“Kami juga mengibaratkan, petani dirampok secara terstruktur dan masif. PKS tidak membeli sawit mandiri, kalaupun beli mereka beli sawit warga dengan harga sangat murah, ada seribu bahkan kurang dari seribu,” terangnya.
Meski Harga sawit murah lanjutnya, tapi harga minyak goreng masih mahal. Serta harga pupuk juga mahal.
“Kami sangat berharap, setelah pertemuan ini selesai, ada oleh-oleh yang kami bawa pulang berupa keputusan dari pemerintah,” tambah petani lainnya.
Beberapa tuntutan petani, diantaranya supaya pemerintah melindungi petani akibat turunnya harga sawit, meminta pemkab Merangin agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi meninjau ulang larangan ekspor CPO.
Menanggapi tuntutan dan harapan dari pendemo, Sekda Merangin, Fajarman mengaku akan mencari solusi, namun akan dilakukan secara berjenjang, bahwa tuntutan petani akan disampaikan ke Presiden melalui pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi.
“Kita akan mencari solusi, karena memang untuk kelapa sawit ada aturannya sendiri. Nanti kita sampaikan ke pemprov, semoga pemrov menyampaikan ke presiden, karena presiden yang melarang ekspor cpo,” ujarnya.
Dikatakan Fajarman, dalam dua hari kedepan pihaknya akan meminta data konkrit perusahaan, terkait produksi dan alasan tidak menerima TBS dari petani mandiri.
“Kemudian ada masalah yang sudah disampaikan tadi, akan kita buat draft dan surat untuk kita sampaikan kepada pak Gubernur melalui dinas perkebunan, serta meminta presiden meninjau ulang soal larangan ekspor CPO,” ungkapnya.
Dan terkait PKS tidak mau menerima TBS petani mandiri, Sekda menyebutkan hal itu akan dikoordinasikan juga kepada pemprov Jambi apa langkah selanjutnya, karena ini sudah menjadi masalah Nasional.
“Ini akan kita koordinasikan, kalau dalam kebijakan pusat itu, bagi perusahaan yang tidak mau menerima sawit petani izinnya bisa dicabut,” tegasnya. (Supmedi)
Discussion about this post