Wakil Bupati Haji Bachtiar Bakar S.p., Kukuhkan Satlinmas Kecamatan Tembesi Tahun 2024

Rabu, 4 September 2024 14.00 WIB
Selamat datang peserta dan narasumber Pelatihan bersama satlinmas dan pengukuhan Kecamatan Muara Tembesi tahun 2024. Bersumber dari APBDes lima orang per desa/lurah kegiatan berlangsung di aula kantor camat Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Jambi.
Hadir dalam kegiatan tersebut wakil bupati haji Bachtiar bakar S.p., Babinsa Aswandi, Bhabinkamtibmas Agus Pramono, Kasatpol-pp Adnan, Camat Edi Purwanto S.P., Kades/Lurah, BPD Ketua Panitia pelaksana pengukuhan satlinmas Muhamad Nuh se-kecamatan tahun anggaran 2024.Wabup Batang hari meneruskan kebijakan nasional Permendagri nomor 26 tahun 2020 Keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Satuan
pelindung masyarakat yang di kukuhkan dan dilatih kurang lebih 70 perserta satlinmas sekecamatan Muara Tembesi. supaya bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) TNI-POLRI, Kemenkumham, serta elemen masyarakat turut serta menciptakan keamanan ketertiban umum saat pemilihan kepala daerah provinsi/Kabupaten pada periode 2024-2029 tinggal beberapa bulan lagi. “Bhinneka tunggal Ika “, Terangnya”.
Di lanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada peserta satlinmas yang di Lantik dan di kukuhkan langsung oleh wakil Bupati Batanghari Haji Bachtiar Bakar S.P.”,Tegasnya”.
Demikian informasi media online Kabupaten Batang Hari yang Menarik untuk disimak baik-baik sebelum nya kita Ketahui bersama bahwa tugas dan fungsinya Satlinmas Tersebut. Harapannya semoga insentif Rp 150.000; untuk Satuan Tugas perlindungan masyarakat di tiap-tiap Desa/Kelurahan.
Sehingga kesejahteraan satlinmas Melalui insentif Rp 1.500.000; per triwulan Nya yang diberikan oleh Pemerintah Desa, Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi. Bisa betul-betul menjadi salah perhatian penuh, Sebabnya mengapa harus di perhatikan karena, Satlinmas di Lantik pos kamling di tiap-tiap Desa Terbengkalai tidak dihuni lagi.
Bahkan nyaris jadi Gua Hantu. Itulah sebabnya tugas dan fungsinya tidak Berjalan dengan baik sesuai perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.(**)