Selayangnew.id, MERANGIN – Sepuluh Fraksi DPRD Merangin setujui Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Merangin tahun anggaran 2024, menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan itu dilakukan pada Paripurna DPRD Merangin dalam rangka penyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Merangin 2024, Selasa (22/7/2025).
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Merangin, M Rifaldi. Sebelum ketok palu persetujuan, terlebih dahulu pimpinan rapat paripurna menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir, semuanya menyampaikan setuju.
“Dengan mengucap Bismillahirohmannirohim, kami sepuluh fraksi DPRD Merangin menyetujui Ranperda Merangin tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, menjadi Perda,” tambah As’ari Elwakas ketua Pansus.
Pada Paripurna tersebut Ketua DPRD Merangin M Rifaldi didampingi Waka I, Herman Effendi dan Waka II, Ahmad Fahmi, ditegaskan keputusan yang diambil bedasarkan berbagai masukan dan saran pendapat akhir fraksi.
Sementara itu Bupati Merangin, M Syukur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota Dewan, telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran menelaah, membahas dan menyempurnakan Ranperda menjadi Perda.
‘’Pada hari ini sesuai waktu yang dijadwalkan telah dilaksanakan Penandatanganan berita acara persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Merangin tahun anggaran 2024,’’ujar Bupati.
Selanjutnya sambung bupati, sebagaimana amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan disampaikan kepada Gubernur Jambi.
Terhitung paling lambat tiga hari sejak disetujuinya Ranperda tersebut jelas bupati, Ranperda itu nanti akan dievaluasi Gubernur Jambi H Al Haris selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Surat keputusan Gubernur Jambi atas hasil evaluasi itu terang bupati, akan menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda Merangin tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dan Peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Paripurna tersebut juga diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para kepala bidang di jajaran Pemkab Merangin, para kepala bagian di Setda Merangin, para Camat dan para Lurah. (Supmedi)
