Selayang.id, Kerinci, Sungai Penuh – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam seruan aksi cipayung plus dan BEM se-Kabupaten kerinci dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STIE-SAK yang merupakan salah satu pengirim masa terbanyak, gelar aksi demo di depan kantor DPRD Kab.Kerinci, senin (11/4).
Titik kumpul di lapangan merdeka kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kabupaten Kerinci setelah melakukan orasi di bundaran simpang empat kota Sungai Penuh. Mahasiswa sampai depan Kantor DPRD Kab.Kerinci sekira pukul 11.00 WIB.
Mereka juga membentangkan sejumlah tulisan sebagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Ketua Komisariat PMII STIE-SAK, Anggi Gustiawan mengatakan dalam orasinya Selain isu Nasional, Isu Daerah juga menjadi Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Senin (11/4/22) siang. yang mana yang menjadi tuntutannya :
1.Menolak kenaikan PPN 11%
- Menolak recana amandemen UUD 1945 tentang 3 periode presiden jokowi dodo
- Menolak kenaikan harga BBM
- Menolak pemindahan ibu kota baru sampai Indonesia pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi.
5.Menuntut pemerintah menyediakan kesediaan minyak goreng yang memadai untuk masyarakat - Menolak dengan tegas rencana penundaan pemilu 2024
7.Mengecap oknum aparat kepolisian yang represif terhadap mahasiswa saat aksi demontrasi di jambi - Meminta bupati kerinci untuk mundur dari jabatannya secara terhormat
- Mendesak DPRD Prov. jambi melalui DPRD kabupaten kerinci untuk membatalkan 5 pronyek Multi years yang disahkan.
kami mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk tidak mengurungkan niat dalam memangsa kedzaliman yang telah merajalela dinegri bahkan dikabupaten kerinci ini, meskipun kita dalam keadaan berpuasa dan meskipun kita dalam terik matahari yang menyengat.
Dan juga jangan merasakan takut meskipun didepan kita terdapat barisan pengamanan yang berbaris rapat, karena kita berdiri tegak diatas kebenaran. ucapnya.
Anggi juga menambahkan, kerumunan di hari ini adalah bentuk reaksi dari apa yang telah pemerintah lakukan. Dan reaksi ini adalah respon terhadap ketimpangan kebijakan yang terjadi.
(Mosri)
