Anggota DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis ilmu pengetahuan supaya peristiwa serupa tidak berulang.
“Kalau persoalan yang sama kembali setiap beberapa tahun. Pertanyaannya tidak cukup lagi bagaimana memadamkan api. Kita juga harus bertanya apa yang membuat lanskap kita terus rentan terhadap api,” kata Pinto di Jambi, Selasa.
Menurut dia, setiap musim kemarau panjang, pola yang hampir sama kembali terjadi. Titik panas muncul, lahan terbakar, petugas dikerahkan, helikopter diterbangkan. Setelah api padam dan udara kembali bersih, perhatian perlahan ikut mereda.
Pinto menilai, siklus tersebut perlu diputus dengan memperkuat pencegahan berbasis sains dan menempatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari tata kelola pembangunan jangka panjang.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan yang disampaikan dalam rangkaian penanganan tersebut, terdapat 2.894 titik panas di 10 provinsi Sumatera. Sumatera Selatan mencatat 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Luas lahan terbakar di Sumatera sepanjang 2026 tercatat 36.047,64 hektare.
Melihat situasi itu, pemerintah telah meningkatkan operasi pemadaman, personel darat dan water bombing. Presiden juga meminta pemantauan titik panas dan titik api terus dilakukan serta kebakaran segera ditangani agar tidak meluas.
Pinto mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, perhatian langsung Presiden dapat menjadi momentum untuk memperkuat garis pertahanan sebelum kebakaran terjadi.
Salah satu persoalan mendasar berada pada lahan gambut. Dalam kondisi alami, gambut merupakan ekosistem basah. Ketika tata air terganggu dan muka air turun, gambut menjadi lebih rentan terbakar. Kekeringan kemudian memperbesar risiko tersebut.
Ia menambahkan, kajian ilmiah yang diterbitkan dalam Geophysical Research Letters pada 2026 memberikan bukti mengenai pentingnya intervensi sebelum kebakaran. Penelitian terhadap restorasi gambut Indonesia menemukan bahwa intervensi restorasi dapat menurunkan kejadian kebakaran pada kawasan yang diteliti.
“Ini menunjukkan kita mempunyai pilihan selain menunggu api muncul. Water bombing tetap diperlukan dalam keadaan darurat, tetapi helikopter jangan sampai menjadi garis pertahanan pertama. Garis pertahanan pertama kita seharusnya lanskap yang tidak mudah terbakar,” ujar Pinto.
Menurut dia, persoalan berikutnya adalah memastikan intervensi pencegahan tetap bekerja setelah dibangun.
“Membangun infrastruktur pencegahan itu satu hal. Memastikan lima atau sepuluh tahun kemudian masih berfungsi adalah pekerjaan yang berbeda. Anggaran pemeliharaan memang tidak selalu terlihat menarik, tetapi efektivitas kebijakan sering ditentukan di sana,” katanya.
Pinto melihat setidaknya tiga lapis pencegahan yang perlu diperkuat. Pertama, menjaga tata air gambut dan mencegah kerusakan baru pada lanskap yang masih sehat.
Kedua, memastikan infrastruktur restorasi, sumber air, sistem deteksi dini, serta kemampuan respons di tingkat tapak berfungsi sebelum musim kemarau. Ketiga, menyediakan pilihan penyiapan lahan tanpa bakar yang layak secara ekonomi bagi masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah di wilayah rawan memasukkan pencegahan karhutla ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, disertai target, pembiayaan, pemeliharaan, indikator keberhasilan, dan penanggung jawab yang jelas.
“Kalau risikonya sudah dapat dipetakan, pencegahannya juga harus direncanakan sebelum kemarau datang. Jangan setiap tahun kita kembali memulai dari keadaan darurat,” katanya.
