Kapolda menambahkan, pihaknya bersama Danrem akan mengerahkan anggota untuk merevitalisasi kanal menjaga tinggi muka air tanah, supaya area berpotensi terbakar tetap basah, kami juga telah melakukan optimalisasi potensi masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat melalui Babinsa, Bhabinkamtibmas, jika ditemukan asap segera bisa kita tanggulanagi,” jelasnya.
Kapolda Jambi juga menyatakan, selama bulan Februari ini setidaknya ada empat asap, dua di Tanjab Barat dan satu sudah ditangkap dan ditahan.
“Luas yang terbakar lahannya 1,2 Ha, dan satu di Tanjab Timur, satu lagi di Muaro Jambi yang lokasinya cukup jauh, ada di lokasi pertengahan lahan gambut,” ujarnya.
Kapolda Jambi mengakui medan di lapangan untuk memadamkan hutan cukup berat.
“Harus menggunakan kapal yang berlayar di sekat kanal, dan di situ ada perbedaan elevasi tanah sehingga membuat kapal saat di satu titik tidak bisa naik, kapal itu harus diangkat untuk pindah ke elevasi tanah yang lebih tinggi. Dan apa resikonya? Yaitu masih adanya pelaku illegal logging yang berasal dari Selatan,” katanya.
Polds Jambi menambahkan, mereka para pelaku pembakaran memasak dengan kompor, untuk konsumsi mereka selama pembalakkan kayu, membakar kayu untuk mengusir nyamuk, dan ketika petugas tiba di sana masih ditemukan asap.
“Dan kita akan melakukan patroli bilamana ada asap, kita akan menurunkan anggota untuk memadamkan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jika sudah besar walaupun menggunakan teknologi rekayasa cuaca dan water bombing akan sulit untuk dipadamkan,” papar Kapolda.
Selanjutnya Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, S.I.P., M.M., menyatakan, bahwa ada empat hal yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, dalam upaya untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Tadi ada empat arahan Bapak Presiden yang menjadi penekanan, tapi yang pertama adalah prioritas pencegahan itu yang menjadi atensi kita,” tuturnya.
Di bulan Maret ini, sambung Danrem, pihaknya harus mengecek perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan, selain mengecek kelengkapan peralatan sendiri, mulai dari Kehutanan, BPBD, Korem, Polda dan Pemda.
“Kemudian kita akan mengecek kelengkapan peralatan dari perusahaan,” tambahnya.
Dijelaskan Danrem, aparat sudah mengetahui perusahaan di Jambi ini ada kurang lebih 170-an, semua harus dicek kelengkapannya.
“Tahun 2020 kita sudah cek, dan tahun 2021 ini akan kita cek, untuk mengetahui kesiapan mereka melaksanakan, mengantisipasi terjadinya kebakaran,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk mencegah Karhutla akan dibentuk klustering, sebab di tahun 2020 klustering daanggap efektif, dan diyakini agar perusahaan terlibat dalam satu kluster penanganan kebakaran di provinsi,” imbuhnya.
Kemudian, lanjut Danrem, untuk infrastruktur, monitoring sampai dengan tingkat bawah, TNI-Polri memiliki Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparat Kelurahan, Tokoh Masyarakat yang dilibatkan untuk monitoring.
“Kami juga mengharapkan dukungan seluruh pihak untuk mengedukasi masyarakat kita untuk tidak membakar lahan,“ tandas Danrem.(Red)
Leave a Reply