“Kami sangat berharap, setelah pertemuan ini selesai, ada oleh-oleh yang kami bawa pulang berupa keputusan dari pemerintah,” tambah petani lainnya.

Beberapa tuntutan petani, diantaranya supaya pemerintah melindungi petani akibat turunnya harga sawit, meminta pemkab Merangin agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi meninjau ulang larangan ekspor CPO.

Menanggapi tuntutan dan harapan dari pendemo, Sekda Merangin, Fajarman mengaku akan mencari solusi, namun akan dilakukan secara berjenjang, bahwa tuntutan petani akan disampaikan ke Presiden melalui pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi.

“Kita akan mencari solusi, karena memang untuk kelapa sawit ada aturannya sendiri. Nanti kita sampaikan ke pemprov, semoga pemrov menyampaikan ke presiden, karena presiden yang melarang ekspor cpo,” ujarnya.

Dikatakan Fajarman, dalam dua hari kedepan pihaknya akan meminta data konkrit perusahaan, terkait produksi dan alasan tidak menerima TBS dari petani mandiri.

“Kemudian ada masalah yang sudah disampaikan tadi, akan kita buat draft dan surat untuk kita sampaikan kepada pak Gubernur melalui dinas perkebunan, serta meminta presiden meninjau ulang soal larangan ekspor CPO,” ungkapnya.

Baca juga :  Polres Merangin Lanjutkan Penyelidikan Kasus Pembunuhan Pedagang Bakso dan Beberapa Kasus Lainnya Juga Tetap Menjadi Fokus

Dan terkait PKS tidak mau menerima TBS petani mandiri, Sekda menyebutkan hal itu akan dikoordinasikan juga kepada pemprov Jambi apa langkah selanjutnya, karena ini sudah menjadi masalah Nasional.

“Ini akan kita koordinasikan, kalau dalam kebijakan pusat itu, bagi perusahaan yang tidak mau menerima sawit petani izinnya bisa dicabut,” tegasnya. (Supmedi)