Selain itu, permintaan batu bara dari Kementerian BUMN itu sebanyak 40 juta ton per tahunnya, sedangkan cadangan batu bara di Provinsi Jambi ini sebesar 1,9 miliar ton atau dalam waktu 100 tahun baru habis.
“Target nya begitu besar 40 juta ton dalam setahun tidak sebanding dengan bantuan dari perusahaan batu bara yang hanya memberi Rp 3,9 miliar. Jika diuangkan 40 juta ton itu uang nya 70. Mereka beralasan batu bara ini untuk membantu inflasi nasional agar terdongkrak, tapi nyatanya Jambi menjadi daerah yang paling tertinggi inflasi nya mencapai angka 8,55 persen, ujung-ujungnya tetap masyarakat terkena dampaknya,” jelasnya.
Provinsi Jambi, lanjutnya, banyak dari hasil buminya yang dihasilkan, tetapi Jambi tidak ada perubahan, seperti infrastruktur dan pelabuhan nasional yang hingga saat ini belum selesai.

Kemas berharap agar Gubernur Jambi memberi peraturan yang jelas dan tepat, jangan terlalu banyak aturan tentang batu bara, cukup satu poin saja.

“Jadi sekarang belum jelas, apa besok di buka lagi aktivitas batu bara. Saya menyarankan tutuplah tambang batu bara hingga jalan khusus itu selesai, jadi permasalahan kemacetan bakal terhindari,” katanya menambahkan.

Baca juga :  Anggota DPRD kota jambi Dapil I Kota baru hadir di Musrenbang Tingkat Kecamatan